Gibran Resmi Mundur Dari Wapres Republik Indonesia

Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan mundur dari Wakil Presiden RI, Fakta Khatulistiwa 

Fakta Khatulistiwa – Peta politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).

Keputusan tersebut menjadi perkembangan besar di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya memicu perdebatan hukum dan politik, hingga mendorong sejumlah anggota DPR mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kelanjutan jabatan Wakil Presiden.

Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Negara, Gibran menemui Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis pagi. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

Presiden Prabowo kemudian menyampaikan keterangannya kepada publik dan membenarkan telah menerima surat pengunduran diri tersebut.

“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Prabowo.

Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Namun, ia menghormati langkah yang diambil Gibran dan menilai keputusan itu sebagai bentuk tanggung jawab kenegaraan.

“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tuturnya.

Gibran Temui Pimpinan MPR, Minta Pengunduran Diri Segera Diproses

Tidak berhenti di Istana, Gibran selanjutnya mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat tersebut. Dalam keterangannya kepada awak media, Muzani menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung sekitar 20 menit.

“Baru saja pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima Wakil Presiden RI Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit,” ujar Ahmad Muzani.

Ia menjelaskan bahwa Gibran datang untuk menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar proses tersebut segera ditindaklanjuti oleh MPR.

“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan MPR yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.”

Muzani juga mengungkapkan bahwa surat serupa telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Polemik Putusan MK dan MA Jadi Sorotan

Sebelum keputusan pengunduran diri disampaikan, posisi Gibran menjadi sorotan menyusul polemik dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Persoalan tersebut berkembang setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi dasar perdebatan mengenai dokumen pendidikan serta pemenuhan persyaratan pencalonan.

Situasi politik semakin menghangat setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran.

Namun, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas pengumuman usulan tersebut pada Kamis (12/11/2026) akhirnya dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Sebelumnya Gibran Sempat Bicara soal PTUN

Dua hari sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, tepatnya Selasa (10/11/2026), Gibran sempat memberikan penjelasan mengenai dinamika politik dan hukum yang berkembang.

Saat itu, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan, termasuk mengenai langkah hukum untuk memperjuangkan dokumen pendidikannya.

“Beliau memberi saran dan masukan terkait dinamika, salah satunya agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran setelah Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wapres telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden.

Nasib Kursi Wakil Presiden Selanjutnya

Pengunduran diri Gibran kini memasuki tahapan ketatanegaraan yang harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusi.

MPR memiliki peran dalam memproses pemberhentian Wakil Presiden. Sementara itu, mekanisme pengisian jabatan yang kosong mengacu pada ketentuan konstitusi, termasuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Presiden nantinya mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Perkembangan ini menjadi salah satu peristiwa politik paling penting dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Publik kini menantikan tindak lanjut resmi MPR serta keputusan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. (Yudh)

Posting Komentar

Apa kamu sudah membaca?

Lebih baru Lebih lama