 |
| Petugas beserta warga dan mahasiswa sewaktu melakukan penyegelan terhadap CV Global Jaya, Ist. Fakta Khatulistiwa |
Fakta Khatulistiwa – Perjuangan Himpunan Mahasiswa Tangerang Banten Raya (HIMATA BTR) bersama Aliansi Masyarakat Tugu Bersatu membuahkan tindak lanjut atas tuntutan warga Kampung Tugu, Kota Tangerang, terkait penutupan CV Global Jaya.
Proses penutupan dan penyegelan perusahaan tersebut disaksikan serta ditangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang bersama Kapolsek Karawaci, menyusul atensi Wali Kota Tangerang dan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arif Wibowo.
Tindak lanjut tersebut menjadi momentum bagi masyarakat Kampung Tugu dalam menyuarakan aspirasi sekaligus memperjuangkan hak-hak mereka. Aksi ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat, mahasiswa, dan pemangku kebijakan dalam mendorong penyelesaian persoalan yang berdampak terhadap kehidupan warga.
Perwakilan masyarakat, Ria Badriah, menyampaikan rasa haru dan apresiasi atas langkah yang diambil dalam menindaklanjuti tuntutan warga. Ia turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kampung Tugu dan mahasiswa HIMATA BTR yang telah bersama-sama mengawal perjuangan tersebut.
Menurut Ria, capaian ini bukan sekadar hasil dari aksi demonstrasi, melainkan juga menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat perlu didengar dan direspons melalui tindakan nyata.
Sementara itu, Koordinator Aksi HIMATA BTR, Ansori Fahmi, menegaskan bahwa keberhasilan mengawal aspirasi masyarakat membutuhkan keberanian, konsistensi, serta komitmen untuk memperjuangkan kepentingan bersama.
“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Setiap keberhasilan membutuhkan perjuangan besar, keberanian untuk bersuara, serta konsistensi dalam memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat,” tegas Ansori Fahmi.
Ia menilai, peran mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan kritik, tetapi juga harus dijalankan melalui fungsi kontrol sosial yang konstruktif. Mahasiswa, menurutnya, memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan dan memastikan kepentingan publik menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan.
Ansori juga menekankan bahwa kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat merupakan kekuatan penting dalam memperjuangkan keadilan serta mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi warga.
Senada dengan itu, Ketua Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Adli Amrullah, mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal persoalan CV Global Jaya. Ia memandang aksi tersebut sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Bergabungnya elemen masyarakat dan mahasiswa menjadi momentum yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam kehidupan demokrasi bersumber dari rakyat. Ketika masyarakat mampu menyatukan aspirasi dan bergerak bersama, mereka memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan serta mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi warga,” ujar Adli.
Di balik tindak lanjut tuntutan warga tersebut, Adli mengingatkan bahwa penutupan atau penyegelan perusahaan tidak serta-merta mengakhiri seluruh persoalan. Pemerintah perlu memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang berpotensi muncul, terutama apabila kebijakan tersebut berimbas pada keberlangsungan pekerjaan dan penghidupan para pekerja.
Ia mendorong Pemerintah Kota Tangerang agar memastikan proses penegakan aturan berjalan sesuai ketentuan hukum, sekaligus menyiapkan langkah mitigasi bagi pekerja yang mungkin terdampak.
“Penegakan aturan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial. Jangan sampai penyelesaian satu persoalan justru melahirkan persoalan baru yang menyangkut penghidupan masyarakat. Pemerintah harus hadir untuk memastikan aspek penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan keberlangsungan ekonomi warga dapat ditangani secara serius,” tambahnya.
Menurut Adli, penyelesaian persoalan perusahaan harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tidak hanya dituntut menyelesaikan persoalan yang menjadi dasar penutupan, tetapi juga perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mempertimbangkan aspek hukum, kepentingan masyarakat, serta dampaknya terhadap para pekerja.
Bagi HIMATA BTR dan Aliansi Masyarakat Tugu Bersatu, tindak lanjut terhadap tuntutan warga ini menjadi dorongan untuk terus mengawal persoalan sosial di tengah masyarakat.
Mereka menegaskan bahwa persatuan mahasiswa dan masyarakat merupakan modal penting dalam memperjuangkan keadilan serta memastikan kebijakan publik tidak mengabaikan hak, keselamatan, dan kesejahteraan warga.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terbukanya ruang penyampaian pendapat, tetapi juga dari keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat melalui langkah yang transparan, terukur, dan sesuai ketentuan hukum. (HS)
